Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.09/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan dinyatakan bahwa Komite Pengawas Perpajakan adalah komite non struktural dan bersifat mandiri yang bertugas membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan perpajakan dan pelaksanaan administrasi perpajakan. Lingkup tugas pengawasan antara lain meliputi instansi yang melakukan perumusan kebijakan perpajakan dan instansi yang berwenang menyelenggarakan administrasi perpajakan baik di bidang pajak, kepabeanan, dan cukai. Komite Pengawas Perpajakan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Dalam melakukan tugas pengawasan, Komite Pengawas Perpajakan memiliki wewenang untuk:

  1. meminta keterangan, data dan/ atau informasi kepada instansi yang melakukan perumusan kebijakan perpajakan dan instansi yang berwenang menyelenggarakan administrasi perpajakan;
  2. meminta data dan/atau informasi kepada pihak-pihak terkait lainnya;
  3. melakukan pengamatan;
  4. menerima pengaduan dan/atau masukan masyarakat;
  5. melakukan mediasi;
  6. melakukan kajian;
  7. memberikan edukasi kepada masyarakat;
  8. memberikan saran dan/atau rekomendasi yang terkait dengan kebijakan perpajakan dan penyelenggaraan administrasi perpajakan;
  9. melakukan monitoring dan evaluasi kepada instansi yang melakukan perumusan kebijakan perpajakan dan instansi yang berwenang menyelenggarakan administrasi perpajakan atas tindak lanjut pengaduan dan saran dan/ atau rekomendasi.


Eselon I Kementerian Keuangan