Focus Group Discussion Integrasi Data Perpajakan PT Pertamina (Persero)

7/15/2020 10:38:11 AM

Jakarta – Rabu, 15 Juli 2020, Komite Pengawas Perpajakan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Membangun Kepatuhan Pajak Kolaboratif melalui Integrasi Data Wajib Pajak untuk Ketahanan Penerimaan Negara dan Mutual Trust" melalui video conference Zoom. Acara ini dihadiri narasumber antara lain: Imam Bustomi (Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN), Eko Cahyadi (Vice President Tax PT Pertamina), Iwan Djuniardi (Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak, DJP), dan Mekar Satria Utama (Kepala Kanwil Wajib Pajak Besar DJP).

Latar belakang pelaksanaan FGD ini adalah sebagai bahan penyusunan kajian dengan menggunakan teori implementasi kebijakan untuk dasar penyampaian rekomendasi kepada Menteri Keuangan. Dengan adanya integrasi data perpajakan antara PT Pertamina dan DJP, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan relasi perpajakan antara intansi terkait, sehingga dapat menuju pada tahap kolaborasi kepatuhan perpajakan.

          Eko Cahyadi menyampaikan informasi bahwa transaksi perpajakan di PT Pertamina setiap tahun sangat besar dan kompleks. Sebagai contoh terdapat jutaan dokumen transaksi berupa faktur pajak penjualan, jutaan bukti pungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 penjualan, ratusan ribu faktur pajak pembelian, dan ratusan ribu bukti potong PPh. Dengan banyaknya transaksi perpajakan di PT Pertamina berpotensi menimbulkan dispute atas dinamika perkembangan transaksi perusahaan yang belum diikuti oleh regulasi perpajakan yang spesifik. PT Pertamina sebagai salah satu dari delapan BUMN besar yang bergabung dalam BUMN Prioritas Program Integrasi Data Perpajakan bertekad untuk melaksanakan Program Integrasi Data DJP dengan tujuan meningkatkan kepatuhan WP BUMN dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menekan cost of compliance.

         Ketua Komite Pengawas Perpajakan menyampaikan apresiasi atas komitmen kerjasama antara PT Pertamina, DJP, dan Kementerian BUMN dalam pelaksanaan integrasi data perpajakan terutama di lingkungan Wajib Pajak BUMN, dengan PT Pertamina sebagai perusahaan BUMN terdepan yang telah secara aktif merencanakan dan melaksanakan proses integrasi data perpajakan semenjak tahun 2017. (VMI)


Eselon I Kementerian Keuangan