Risiko Pengurus (Menjadi Pengurus Perusahaan dan Risiko Perpajakannya)

7/30/2020 3:05:29 PM

Mungkin kita pernah mendengar jika ada perusahaan yang pengelola sebenarnya berbeda dengan yang tercantum dalam akta. Misalnya, teman kita atau bahkan saudara kita pernah cerita jika dirinya dijadikan salah satu direktur di perusahaan milik bosnya. Tugasnya tidak berat, hanya tanda tangan saja. Alih-alih mendapat tambahan gaji, seringkali justru karena dia tidak punya pilihan karena ini adalah perintah bos. Dirinya tidak tahu-menahu transaksi perusahaan. Di balik “posisi” yang tampak bergengsi, ternyata menyimpan risiko yang tidak bisa dianggap remeh.

Pengurus perusahaan, dalam hal ini berbentuk badan hukum perseoran terbatas (PT), sesuai  UU PT adalah direksi, termasuk juga direktur-direktur yang secara formal bertanggung-jawab terhadap pengurusan perusahaan. Namun demikian, dalam konteks pajak ketentuan pengurus ini agak berbeda. Dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), hak dan kewajiban Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus, yang bertanggung-jawab secara renteng terhadap pembayaran pajak perusahaan termasuk utang pajaknya. Dengan demikian, pengurus masuk dalam definisi penanggung pajak.

Penanggung pajak sendiri, lebih detil dijelaskan dalam UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP). Dalam UU PPSP, penanggung pajak tidak hanya sebatas pengurus perusahaan dalam lingkup UU PT, tetapi juga termasuk komisaris, pemegang saham dan pemilik modal. Perbedaan ini seharusnya tidak merancukan, karena konteksnya memang berbeda. UU PT digunakan dalam konteks pengelolaan perusahaan, yang diharapkan menjadi panduan tata kelola yang baik (yang pada akhirnya juga menjadi peraturan) bagi PT, sedangkan UU KUP dan UU PPSP digunakan dalam konteks perpajakan, termasuk diantaranya penyelesaian utang pajak Wajib Pajak badan.

Negara, sebagai pihak yang berhak memungut pajak, tentu saja tidak ingin kehilangan haknya begitu saja sehingga “siapapun” pihak terkait yang secara tugas kedudukannya terkait dengan operasional perusahaan dapat dijadikan penanggung pajak. Wajar sebenarnya, karena Pasal 32 ayat (4) UU KUP merumuskan definisi pengurus lebih luas, yaitu dengan memasukkan orang yang tidak tercantum dalam Akta Notaris tetapi nyata-nyata memiliki kewenangan ikut menentukan kebijakan atau mengambil keputusan (beneficiary ownership). Permasalahan selanjutnya adalah belum ada pengaturan prioritas penagihan, artinya siapapun yang menjadi penanggung pajak dalam UU PPSP dan ditemukan secara fisik oleh otoritas pajak, dapat ditetapkan sebagai penangung pajak. Selain itu adalah belum jelasnya kapan orang tersebut dapat dijadikan penanggung pajak, sehingga seseorang yang baru dijadikan pengurus perusahaan dan ternyata perusahaannya memiliki utang pajak, bisa saja orang tersebut bertanggung-jawab secara renteng juga, karena secara formal dialah yang menjadi pengurus saat tindakan penagihan. Oleh karenanya, jika teman kita atau saudara kita menjadi pengurus perusahaan yang dia tidak ikut mengambil kebijakan transaksi perusahaan tersebut, hendaknya berhati-hati, karena bisa saja perusahaan tersebut memiliki utang pajak menggunung. Belum adanya konsistensi dan kepastian hukum tersebut dapat menjadi celah bagi ultimate owner untuk menempatkan seseorang sebagai boneka yang ujung-ujungnya menjadi tameng atas konsekuensi tindakan tidak terpuji yang dilakukan ultimate owner tersebut.

Dalam UU KUP memang dimungkinkan apabila ada pihak yang hanya secara formal menjadi pengurus perusahaan dan tidak ikut menentukan kebijakan perusahaan, untuk tidak dimasukkan dalam lingkup penanggung pajak. Namun demikian proses tersebut tidak selalu mudah karena memerlukan pembuktian lebih lanjut. Terlebih jika penangung jawab perusahaan (pengurus perusahaan yang sebenarnya) tidak ditemukan dan utang pajak menjelang daluwarsa, maka “pengurus formal” tersebut tentu saja yang akan dikejar oleh otoritas pajak, paling tidak untuk menunjukkan siapa dan dimana pengurus perusahaan yang sebenarnya.

Untuk menghindari permasalahan dikemudian hari, jika kita punya pilihan untuk menolak, maka sebaiknya kita menolak apabila dijadikan pengurus perusahaan jika tidak ikut menentukan kebijakan perusahaan tersebut dan tidak ada benefit rill yang sepadan yang kita terima.

Aldiles Vindi Septian

Pegawai Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan instansi dimana penulis bekerja


Eselon I Kementerian Keuangan