Pajak Digital Asing: Vitamin Penerimaan Negara di Tengah Pandemi Covid-19

7/14/2020 2:04:02 PM

Peristwa transaksi menggunakan media elektronik dianggap pertama kali terjadi pada tahun 1971 saat seorang mahasiswa di Stanford University menawarkan ganja kepada rekannya di Massachusets Institute of Technology. Selanjutnya, dengan berkembangnya teknologi internet pada awal tahun 90-an, transaksi pertama perdagangan melalui internet terjadi tepatnya di tahun 1994 yakni saat seorang pria menjual sebuah CD musik Sting kepada rekannya. Namun demikian, saat itu belum ada yang membayangkan bahwa model transaksi perdagangan melalui internet tersebut akan dikenakan pajak dikemudian hari.

Mengutip data statista.com, pada 2020 total transaksi perdagangan melalui elektronik (e-commerce) mencapai US$ 2,926,743 Juta dimana Tiongkok merupakan negara dengan transaksi terbesar yaitu sebesar US$ 1,920,536 Juta. Sementara di Indonesia sendiri pada 2020 transaksi e-commerce mencapai US $ 33,015 Juta atau setara dengan Rp 495 Triliun. Nilai tersebut bisa berupa transaksi jual beli menggunakan platform seperti Amazon, Lazada atau terkait pembelian layanan streaming film dan musik seperti Netflix dan Spotify maupun transaksi pada mobile games. Oleh karena itu untuk memperlakukan level playing field yang sama serta untuk mengejar potensi perpajakan yang belum tercapai maka Indonesia akan menerapkan pajak digital dari luar negeri pada tahun ini.

Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini, melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, pemerintah Indonesia melegitimasikan pengenaan pajak digital tersebut yaitu dengan mengenakan PPN, PPh ataupun Pajak Transaksi Elektronik (jenis pajak baru) atas kegiatan perdagangan melalui saluran elektronik (PMSE) dari luar negeri. Meski belum ada konsensus global, beberapa negara sudah menerapkannya seperti di Inggris, Italy dan Prancis yang dikenal dengan istilah Digital Service Tax (DST). Di ASEAN, mengutip laman asia.nikkei.com, Filipina juga mulai mengenakan pajak atas transaksi digital dengan target pengenaan PPN pada perusahaan seperti Netflix, Google dan Spotify. Tentu saja, selain untuk perlakuan level playing field yang sama dengan transaksi dalam negeri, kebijakan ini bisa menjadi trade off atas insentif pajak yang banyak digelontorkan dalam menanggulangi pandemi covid-19. Sehingga diharapkan penerimaan pajak yang anjlok di tengah kondisi perekonomian ini diharapkan dapat sedikit tertolong dengan adanya penerimaan dari pajak digital ini.

Sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai PPh atau Pajak Transaksi Elektronik masih belum terbit. Sehingga pengenaan dua jenis pajak tersebut belum dapat diimplementasikan. Tentu saja ini menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia masih akan menunggu konsensus global mengenai digital tax yang diagendakan pada bulan Oktober 2020 atau Indonesia akan tetap melaju dengan sistem pajak  tersendiri yang mandiri seperti di Prancis atau India. Berbeda dengan PPh atau Pajak Transaksi Elektronik, pengenaan pajak digital dalam lingkup PPN telah dapat dipastikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 sebagai pelaksanaan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengharuskan pelaku perdagangan melalui transaksi elektonik di luar negeri untuk memungut PPN per Juli 2020.

Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu dicermati sehubungan dengan terbitnya PMK-48/PMK.03/2020 tersebut. Pertama, adanya pemungutan PPN sebesar 10% terhadap transaksi digital akan berdampak terhadap harga. Jika permintaan (demand) atas kebutuhan barang digital dari konsumen Indonesia bersifat inelastis dimana perubahan harga barang digital tidak mempengaruhi permintaan masyarakat maka peningkatan harga barang digital tersebut akan akan menjadi beban konsumen (forward shifting). Namun apabila permintaan bersifat elastis maka bisa jadi produsen lah yang akan menanggung beban tambahan pajak tersebut sehingga tidak ada perubahan harga di pasar namun keutungan dari produsen yang akan dikurangi (back shifting).

Dalam prakteknya, permintaan masyarakat terhadap layanan Netflix, Spotify kemungkinan besar bersifat inelastis karena barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat menengah keatas yang tidak mudah terpengaruh oleh adanya perubahan harga. Sehingga kemungkinan akan terdapat perubahan harga menjadi lebih mahal bahkan bisa jadi lebih mahal dari adanya tambahan PPN 10% (over shifting). Misalnya biaya langganan Netflix di pada smartphone adalah Rp 49.000. Dengan adanya tambahan PPN sebesar 10% maka harga langganan dapat menjadi Rp 53.900 atau bahkan Rp 55.000 apabila terjadi over shifting.

Kedua, masih belum terdapat kejelasan terkait dengan kriteria untuk dapat dipungut PPN atas kegiatan PMSE tersebut. Dalam Perpu Nomor 1 tahun 2020 telah diamanatkan bahwa tata cara pemungutan, penyetoran, pelaopran tersebut akan diatur dengan PMK. Namun demikian, dalam PMK tersebut penentuan kriteria Pelaku PMSE yang dapat memungut PPN justru “goes without saying” dan alih-alih akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Hal tersebut dapat menimbulkan perspektif bahwa pertama, pemerintah masih sangat hati-hati dalam menentukan kriteria besaran nilai transaksi atau jumlah pengakses yang dapat dikenakan PPN, atau kedua, pemerintah masih belum siap dengan penentuan besaran tersebut. Sepertinya pemerintah berusaha untuk lebih hati-hati mengingat pengenaan PPN atas transaksi digital di dalam negeri pernah dibatalkan sendiri pelaksanaanya sebelum sempat berlaku. Selain itu, dengan pengaturan dalam peraturan setingkat Dirjen Pajak, akan memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah untuk melakukan revisi apabila terdapat kegaduhan pada masyarakat atau pelaku perdagangan internasional.

Terakhir, hal yang perlu diperhatikan yakni terkait dengan law enforcement. Dalam praktek undang-undang perpajakan, apabila Wajib Pajak atau pemungut pajak tidak melaksanakan kewajiban pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana. Namun, pengenaan sanksi tersebut tidak serta merta dapat diimplementasikan mengingat subjek pajaknya berdomisili di luar negeri. Hal yang mungkin ditempuh yaitu dengan menjalin kerjasama dengan perwakilan negara dimana pelaku usaha PMSE berada atau melalui pemutusan akses. Namun, apakah pemerintah berani menutup akses mereka di Indonesia? Tentu hal ini bisa jadi malah membuat gaduh masyarakat kita. Untuk itu, perlu adanya strategi pendekatan yang baik kepada pelaku bisnis transaksi elektronik agar dapat melaksanakan kewajiban pajaknya di Indonesia.

Pada akhirnya penerapan pajak transaksi digital memang sudah waktunya untuk diterapkan walaupun pelaksanannya tentu akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Keadaan ekonomi yang sangat berat di tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 ini membutuhkan vitamin berupa pajak dari transaksi digital dari luar negeri agar kondisi penerimaan negara tetap sehat. Namun yang perlu ditekankan adalah bahwa jangan sampai aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia kembali dibatalkan. Aturan yang diterbitkan pemerintah harus memiliki legitimasi yang kuat. Apabila kembali dibatalkan seperti aturan pajak e-commerce pada April 2019 maka legitimasi aturan ini akan rapuh. 

Fikri Rosano Arrachman

Pegawai Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi


Eselon I Kementerian Keuangan